Urgensi Menunaikan Amanah

Urgensi Menunaikan Amanah

Urgensi Menunaikan Amanah

Oleh: Ali Nurdin

Redaksi Al Qur’an yang secara langsung memerintahkan  untuk menunaikan amanah adalah ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An Nisa’ [4]: 58)

 

Apa yang dimaksud dengan amanat dalam ayat tersebut menjadi bahasan utama para mufassir dalam ayat ini. Secara sederhana para ulama mengartikan sebagai sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila saatnya atau bila diminta oleh pemilikinya. Amanat tidak diberikan kecuali kepada orang dinilai oleh pemberinya dapat memelihara dengan apa yang telah diamanatkan tersebut.

Sementara ahli tafsir menjelaskan sebab turun ayat tersebut berkaitan dengan peristiwa tentang kunci Ka’bah; yang berada dalam kekuasaan seorang tokoh yang bernama Usman bin Talhah, ketika terjadi penakluan kota Makkah oleh Rasulullah Saw. pada tahun 8 H. Peristiwa tersebut bermula ketika Rasululla Saw. meminta kunci Ka’bah dari Usman bin Talhah. Ketika Usman hendak memberikan, al Abbas berkata kepadanya untuk nantinya menyerahkan kunci tersebut kepadanya alias tidak usah mengembalikan kepada Usman. Setelah mendengar hal tersebut Usman keberatan untuk memberikan kunci. Baru setelah Nabi Saw. meminta untuk yang ketiga kalinya Usman memberikan sambil berkata: “Inilah dia dengan amana Allah.” Nabi pun kemudian memasuki ka’akab dan setelah keluar beliau thawaf, kemudian turunlah ayat di atas. Nabi pun kemudian memanggil Usman dan mengembalikan kunci tersebut kepadanya.

Dari ayat di atas dengan memperhatikan sebab turunnya, terlihat jelas bahwa amanat/kepercayaan adalah termasuk menjadi ciri utama orang yang beriman. Karena hanya orang yang berimana  yang akan selalu berusaha menunaikan amanat yang dipikul di pundaknya. Dalam hal ini maka Nabi Saw. bersabda, “ Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah.” Lawan dari sifat amanah adalah khianat dan yang memilikinya oleh agama dikecam sebagai orang munafik. Anda tentu sudah tahu siapa orang munafik itu.

Sikap amanat adalah sendi utama dalam berinteraksi sosial terutama dalam bidang kekuasaan politik. Artinya bahwa setiap pejabat adalah pengemban amanat yang diberikan kepadanya untuk dapat ditunaikan dengan baik yang nantinya harus dipertanggungjawabkan. Mekanisme pertanggungjawaban inilah yang semestinya dapat menjadikan setiap pengemban amanah dapat menunaikan amanat tersebut dengan baik.

Kata amanat dalam ayat tersebut disebutkan dalam bentuk jamak maknanya adalah bahwa amanat bukan sekadar sesuatu yang bersifat material, tetapi juga nonmaterial dan bermacam-macam. Semua diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan. Di antara macam-macam amanat tersebut adalah:

  1. amanat antara manusia dengan Allah Swt;
  2. amanat antara manusia dengan manusia lainnya;
  3. amanat antara manusia dengan lingkungannya;
  4. amanat antara manusia dengan dirinya sendiri.

Masing-masing amanat tersebut memiliki rincian, dan setiap rincian menuntut untuk ditunaikan. Kekuasaan politik adalah salah satu jenis amanat dan agama memerintahkan agar amanat kekuasaan politik tersebut ditunaikan. Pertanggung jawaban amanat tersebut harus diberikan oleh yang memberikan amanat dalam hal ini adalah rakyat, tetapi sebenarnya amanat tersebut juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. apabila seseorang yang mengemban amanat tersebut khilaf atau bahkan untuk tidak menunaikan amanat yang ada di pundaknya maka orang tersebut telah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri di samping kepada pihak yang telah memberikan amanat dalam hal ini adalah warga masyarakat. Dalam kaitan inilah Nabi Muhammad Saw. memberikan arahan seperti yang beliau sampaikan kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar al Ghifari agar menjauhi jabatan politik karena pribadinya yang lemah, karena jabatan politik itu adalah amanah yang dapat menimbulkan penyesalahn di hari akhirat, kecuali kalau yang bersangkutan dapat menjalankan amanat tersebut dengan baik. (HR. Muslim).

Di antara petunjuk agama yang harus diperhatikan bagi siapa saja yang memegang kekuasaan politik adalah diperintahkannya menunaikan amanat berupa usaha mencerdaskan rakyat dan membangun mental dan spiritual. Hal ini diisyaratkan dalam ayat berikut:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.” (QS. Al Baqarah [2]: 151)

Dalam ayat tersebut jelas diungkapkan bahwa tugas Nabi Saw. sebagai pemegang kekuasaan politik saat itu di Madinah dan di samping seorang Rasul, di antaranya adalah untuk mencerdaskan umat dan membangun mental spiritual sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tangguh yang pada gilirannya diharapkan dapat menunaikan tugas-tugas kekhalifahan manusia di muka bumi yaitu membangun bumi yang makmur untuk kemaslahatan bersama.

Bertolak dari pandangan di atas kita mendapat gambaran yang cukup jelas bahwa amanat yang dipikul oleh orang-orang yang memegang kekuasaan politik tidaklah ringan. Karena di samping dua tugas tersebut yang juga tidak kalah pentingnya adalah amanat yang berkaitan dengan usaha membangun tata sosial yang lebih menyejahterakan. Dalam Islam inilah hikmah terbesar yang terkandung dalam ajaran membayar zakat yaitu; kemakmuran hendaklah tidak hanya dinikmati segelintir orang melainkan dapat didistribusikan kepada setiap warga yang memang membutuhkan. Dan yang diberi wewenang untuk mengatur itu semua adalah pemegang kekuasan politik.

Dalam konteks inilah agama kembali memberikan dorongan kepada siapa saja yang hendak dan atau memegang kekuasaan politik untuk selalu memperhatikan dan membangun sebuah sistem yang dapat menjamin kemaslahatan semua warga atau rakyat yang telah memberikan amanat kepadanya, yaitu menetapkan hukum dengan adil.

 

 

Komentar ditutup, tapi trackbacks dan pingback terbuka.